Prinsipprinsip akuntansi pemerintahan


StandarAkuntansi Pemerintahan (SAP ) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalammenyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas LaporanKeuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD),dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansipemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD.

SAP dinyatakan dalambentuk Pernyataan Pemerinyahan Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu SAP yang diberijudul, nomor, dan tanggal efektif. Selain itu, SAP juga dilengkapi denganKerangka Konseptual Akuntansi Aiuntansi. PSAP dapat dilengkapi dengan InterpretasiPernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) atau Buletin Teknis SAP.IPSAP dan Buletin Teknis SAP disusun dan diterbitkan oleh Komite StandarAkuntansi Pemerintahan (KSAP) dan diberitahukan kepada Pemerintah dan BadanPemeriksa Keuangan (BPK).

Rancangan IPSAP disampaiPrinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Penyusunan SAP dilandasi oleh kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan SAP, dan merupakan acuan bagi SAP, penyusun laporan keuangan, pemeriksa dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam SAP.

Salah akunhansi bagian dari ruang lingkup kerangka konseptual tersebut adalah mengenai prinsip-prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Tiga dari delapan prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip konsistensi, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar. Implementasi dari ketiga prinsip tersebut dapat dilihat setelah mempelajari Laporan Keuangan Pemerintah Prinsipprinsip akuntansi pemerintahan (LKPP).Setelah mempelajari materi ini, peserta pelatihan akan dapat: Memahami Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Memahami dan dapat menjelaskan prosedur untuk melakukan entry jurnal atas transaksi-transaksi yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas.

Un da ng -U prinsipprinwip an g No mo r 10 Ta hu n 20 04 te nta ng Pe mb en tu ka n Pe ra tu ra n Perund ang-u ndang an (Lem baran Negar a Repub lik Indo nesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHANPengertian Dan Fungsi SAPStandar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan (SAP) telah ditetapkan prinsipprnsip Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 dengan Standar Akuntansi Pemerintahan pemerlntahan SAP).

Dengan ditetapkannya PP Akuntanxi maka untuk pertama kali Indonesia prinsipprinsip akuntansi pemerintahan standar akuntansi pemerintahan. Menandai dimulainya implementasi Standar Akuntasi Pemerintahan, Wakil Presiden pada tanggal juni 2005 meluncurkan Standar Akuntansi Prinsiporinsip di Istana Wakil Presiden pada tanggal Juli 2005. Dalam sambutanny.




Prinsipprinsip akuntansi pemerintahan

Prinsipprinsip akuntansi pemerintahan